NU, Muhammadiyah Terbelah soal Hari Santri Nasional

Dua organisasi Muslim terbesar berselisih jalan sehari lepas Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, dengan Muhammadiyah mengambil sikap menentang dan menggambarkan keputusan itu sebagai wujud pengkotak-kotakan warga. 

Dalam pembukaan Sifang Tanwir II Nasyatul Aisyiyah di Bandung kemarin, Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, berpendapat pengukuhan Hari Santri Nasional akan “mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia”.

“Kategorisasi santri, abangan, dan priyayi itu harus kita tinjau secara akademik, karena itu membelah umat Islam pada santri dan non santri. Padahal umat Islam itu satu kesatuan,” katanya seperti dilansir Tempo.

Dia berpendapat presiden tak perlu menambah hari besar baru karena sudah banyak hari besar Islam yang “disepakati semua golongon Muslim tanpa terkecuali.”

Muhammadiyah, lanjut Haedar, kini  menyiapkan surat penolakan yang akan disampaikan pada Presiden dan organisasi-organisasi Islam lain.

Sikap itu berseberangan dengan pandangan Nahdhatul Ulama yang sejak jauh hari mendesak presiden menetapkan Hari Santri. Pada Selasa silam, misalnya, Ketua PB Nahdhatul Ulama, Aizzuddin Abdurrahman, menyambut baik  penetapan Hari Santri yang merujuk pada momen lahirnya Fatwa Jihad NU melawan Agresi Belanda kedua pada  22 Oktober 1945. “Ini momen yang pas untuk mengenang para syuhada, solihin,” katanya.

Anisa/Islam Indonesia