Masjid Ini Miliki Silabus Untuk Cegah Politisasi Khotbah

IslamIndonesia.id – Masjid Ini Miliki Silabus Untuk Cegah Politisasi Khotbah

Badan Koordinasi Masjid Toyota (BKMT), yang membawahi 17 Dewan Kemakmuran Masjid dan (DKM) dua otonom di lingkungan PT Toyota Motors Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor (TAM), memiliki silabus khotbah untuk mencegah beredarnya ceramah-ceramah agitatif dan bermuatan politis di antara karyawan mereka.

Selain untuk mencegah penyampaian materi yang berpotensi buruk tersebut, Ketua BKMT Ari Syamsudin mengungkapkan bahwa silabus khotbah juga berperan besar untuk penguatan keimanan secara berkesinambungan.

“Kami ada khotib silabus, supaya materi terkontrol, kemudian jelas arahnya,” kata Ari di Pabrik TMMIN Karawang, Jawa Barat,12/6, seperti dilansir Antara.

“Temanya berkaitan syariad, aqidah, akhlak, kami putar-putar di situ. Pengkhotbah juga setiap tahun kami ajak bertemu untuk mengkoordinasikan tema apa yang mau disampaikan,” ujarnya menambahkan.

Tidak berhenti hanya sampai di penyusunan silabus, BKMT melalui masing-masing DKM juga melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian antara yang tertulis dan tersampaikan lewat khutbah di masjid-masjid.

“Ini efeknya besar, selain jama’ah seperti berkuliah, karena temanya berkesinambungan,” kata Ari.

Pada dasarnya, BKMT menyusun silabus itu dengan salah satu tujuan yakni mengoptimalkan waktu Sholat Jumat yang biasanya hanya berlangsung selama 25-30 ment.

“Karena kami mau mengoptimalkan waktu Shalat Jumat, itu kan undangan dari Allah, berbeda dengan pengajian. Waktunya terbatas 20-25 menit, bagaiamana supaya waktu itu sangat efektif bagi karyawan,” ujanya.

Belakangan, manfaat silabus juga terasa ketika masa Pilgub DKI 2017 lalu BKMT mampu mengawasi khotbah-khotbah di TMMIN tetap tidak berubah menjadi kampanye politik.

“Kalau kita tidak ada silabus itu kan terserah khatibnya, datang kadang-kadang ceramah semaunya dia,” kata Ari.

“Ini berimbas ke politik juga, semisal kemarin Pilkada DKI 2017 Alhamdulillah masjid-masjid Toyota tidak terkena isu apa-apa,” pungkas Ari.

Menurut salah satu pendiri dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Paramadina, Abdillah Toha, politik adalah ilmu dan sarana tentang penyelenggaraan negara. Membahas politik di manapun, di masjid, kampus, gereja, dan tempat-tempat lain bila terbatas pada bahasan sisi keilmuan, sisi moralitas, sisi keadilan, dan sisi kesejahteraan masyarakat, termasuk saran dan kritik terhadap praktik-praktik penyelenggaraan negara yang dianggap merugikan masyarakat, tidak dilarang.

“Politik praktis dan politik partisan, sebaliknya, hanya berurusan dengan perebutan kekuasaan. Ketika masjid melibatkan diri ke dalam urusan berebut kekuasaan dan berpihak kepada kelompok kekuasaan dan partai tertentu, disitulah potensi perpecahan bangsa dan umat seagama akan terjadi karena umat tersebar aspirasinya pada lebih dari satu kelompok politik dan partai,” kata salah satu Pendiri Partai Amanat Nasional ini seperti yang pernah ia tulis di kolom Islamindonesia.id bertajuk “Masjid dan Politik”.

Dalam konteks ini, lanjut Abdillah, almarhum Nurcholis Majid pernah wanti-wanti agar kita tidak mudah membawa label agama dalam kegiatan duniawi. Alasannya, bila tidak kebetulan dan kegiatan kita terperosok dan gagal, maka nama dan reputasi agama akan ikut terpuruk.

Pria yang kini aktif menulis ini menjelaskan, masjid dari namanya adalah tempat bersujud. Tempat kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

“Hadis Nabi SAW mengatakan bahwa masjid dibangun berlandaskan taqwa. Bukan tempat bersaing dalam urusan dunia dan politik,” katanya.

YS/IslamIndonesia