Malaysia Siap Dirikan Bank Syariah di Indonesia

Jaringan perbankan dan grup jasa keuangan terbesar di Malaysia, Malayan Banking Berhad (Maybank) bersiap mendirikan kantornya di Indonesia.

“Rencananya, kantor itu yang terbesar di ASEAN. Mereka mengoperasikan perbankan yang bergerak dalam bidang syariah,” kata Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN), Maruf Amin, di sela-sela pembukaan Bandung Islamic Finance & Investment Summit (BIFIS) 2012 di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Bandung, Senin (28/5/2012).

Menurut Maruf, rencana yang digulirkan Maybank itu karena menilai pasar Indonesia sangat terbuka, apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak serta Islam merupakan mayoritas. “Regulasi di Indonesia pun mendukung. Jadi, itu adalah sebuah marketable,” ujarnya.

Sebelumnya Maybank telah mendirikan cabang di Singapura, Indonesia, dan Filipina. Di Indonesia, Maybank saat ini memiliki 97,5 persen saham Bank International Indonesia (BII).

Menurut Maruf, kehadiran Maybank itu dapat semakin merangsang pertumbuhan perbankan syariah di tanah air, yang jika perbandingan market share-nya dengan perbankan konvensional, masih kecil. Meski market share-nya masih kecil, kata Maruf, perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif.

Masih kecilnya market share perbankan syariah ini, menurut Maruf, karena masih banyak kalangan di tanah air yang belum memahami manfaat perbankan syariah. Faktor lainnya, sistem jaringan perbankan syariah di tanah air masih kurang mumpuni dan minim.

“Untuk itu, kami siapkan berbagai langkah guna meningkatkan perbankan syariah di tanah air. Langkah-langkah itu, antara lain membentuk working group atau jaringan dengan pihak lain. Misalnya, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan akuntan-akuntan untuk mendirikan Syariah Center,” kata Maruf.

Langkah lainnya, DSN terus berusaha menciptakan inovasi produk syariah guna menjaring pasar-pasar potensial. “Kami pun melakukan sistem channelling,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung (KBIB), Lucky Fathul Aziz Hadibrata mengatakan, perbankan syariah cocok untuk mendanai sektor pertanian karena perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil.

“Saya kira, lebih baik, kredit atau pendanaan perbankan yang dimanfaatkan kalangan petani berbasis syariah. Itu karena, pertanian memerlukan waktu lama dan risiko yang lebih tinggi daripada sektor lainnya,” ujar Lucky.

Menurut Lucky, perbankan syariah masih menjadikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai target pasarnya.

“Padahal, sektor UMKM pun dibidik perbankan-perbankan konvensional, tidak hanya perbankan BUMN-BUMD dan swasta nasional, tapi juga perbankan asing,” ucapnya.

Ia berpandangan, penyaluran kredit bagi pertanian dapat meningkatkan likuiditas kredit bank syariah. Penyaluran kredit perbankan syariah di Jabar saat ini baru mencapai Rp 5,4 triliun.

Lucky menyatakan, jika perbankan syariah di Jabar jumlahnya 16 unit, ditambah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 11 unit, dapat memanfaatkan sektor pertanian, tentunya hal itu tidak hanya membuat likuiditas kreditnya meningkat, tetapi juga mendongkrak asset dan dana pihak ketiga (DPK).