Satu Islam Untuk Semua

Tuesday, 18 April 2017

Kapolri: Jika Massa ke Jakarta dalam Rangka Pilkada, Bukan Ibadah, Akan Diperiksa


Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjawab pertanyaan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/12). Dalam kesempatan itu Kapolri menyampaikan kinerja dan capaian prestasi Kepolisian sepanjang tahun 2016 serta rencana strategis yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/16.

IslamIndonesia.id – Kapolri: Jika Massa ke Jakarta dalam Rangka Pilkada, Bukan Ibadah, Akan Diperiksa

 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanggapi indikasi mobilisasi massa di hari pemilihan Gubernur DKI Jakarta 19 April besok. Tito mengaku telah menginstruksikan para kepala kepolisian daerah (kapolda), khususnya yang berada di wilayah Jawa, Lampung, dan sebagian Sumatera untuk melakukan tindakan tegas dengan diskresi yang berlaku di Korps Bhayangkara.

Para kapolda juga wajib mengeluarkan maklumat pelarangan mobilisasi massa yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan suara di Jakarta, seperti maklumat yang sudah diterbitkan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan.

“Kalau indikasi massa ke Jakarta dalam rangka pilkada, bukan ibadah, maka dari pihak manapun juga baik paslon nomor urut 2 dan paslon nomor 3, saya perintahkan kapolda gunakan diskresi yang ada. Periksa mereka, (tanyakan) mau ke mana dan dalam rangka apa,” kata Tito seperti dilansir metronews, 17 April.

Kapolri tidak memberi izin mobilisasi massa dari luar daerah menuju Jakarta jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada 19 April. Pengerahan massa dengan dalih apapun dianggap sebagai bentuk intimidasi.

Menurutnya, massa tersebut bakal mendatangi seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta. Kegiatan berupa tamasya Al Maidah itu bertujuan untuk kampanye dan mengawasi pelbagai dugaan kecurangan.

“Kami tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS. TPS sudah memiliki sistem pengawasan sendiri, ada Panwaslu, Bawaslu, saksi-saksi, pengawas independen, media, dan macam-macam,” kata Tito di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin 17 April 2017.

Keberadaan massa yang terlalu besar di satu TPS, lanjut dia, pasti akan memberikan kesan intimidatif dan psikologis. Dikhawatirkan kehadiran massa justru mempengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan pemilih. Esensi demokrasi ialah pemilih harus bebas dari rasa takut dan pengaruh apapun.

“Langkah yang kami lakukan adalah memperkuat pengamanan di tiap TPS, yakni satu anggota Polri, satu anggota TNI, dan petugas linmas (pelindung masyarakat). Kemudian kami memperkuat pasukan yang standby di polda, polres, dan polsek.”

Jumlah personel gabungan yang disiagakan mencapai 65 ribu jiwa. Apabila pasukan pengaman cadangan diperlukan, Polri akan langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kementrian Polhukam terkait pengerahan pasukan tersebut.[]

 

 

YS/ islam indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *