Dr.Jajat Burhanuddin:Ulama itu Kelas Borjuis

Ulama merupakan bagian dari elit dalam masyarakat

Ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada 23 Juli 1998, untuk kesekian kali  ulama menancapkan kembali perannya dalam perpolitikan nasional.  Namun jauh sebelum itu, peran  kalangan yang kerap disebut sebagai “pewaris para Nabi” ini, sesungguhnya sudah terentang sejak Islam mulai menjadi mainstream di Nusantara pada tahun 1500-an. Berawal dari upaya mereka mendirikan pesantren dan madrasah,  mereka lantas telah menjadi  suatu kekuatan sosial-politik yang ikut menentukan arah perjalanan bangsa.

Bagaimana kiprah mereka sepanjang sejarah Nusantara berlangsung?  Betulkah peran mereka saat ini sudah mulai meluas, bukan hanya terbatas sebagai pimpinan agama, namun juga sebagai elit politik bahkan pelaku pasar? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang kompeten, bertempat di Ciputat, beberapa waktu lalu Hendi Jo dari Islam Indonesia mewawawancarai Dr.Jajat Burhanuddin (46), Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus penulis buku Ulama dan Kekuasaan. Berikut petikannya:

Buku yang anda tulis Ulama dan Kekuasaan, dikabarkan menjadi karya non fiksi terbaik dalam ajang Islamic Book Fair (IBF) 2013. Boleh tahu, mengapa anda tertarik menulis tema ini?

 Sejak awal saya sudah merasa tertarik dengan tema elitisasi kelompok , bukan hanya terkait dengan  keagamaan, tapi juga sosial politik. Nah, ulama sebagai bagian dari kekuatan kelompok agama ternyata dalam perkembangannya bergerak juga menuju politik. Bahkan pada perkembangan selanjutnya malah  negara sendiri tidak pernah bisa melakukan panetrasi  yang efektif ke masyarakat tanpa melibatkan ulama. Di sini posisi tawar menawar politik kemudian berlangsung antara negara dengan ulama.

Sejak kapan sebenarnya kaum ulama menerjunkan dirinya dalam politik?

Kalau kita melihat perkembangan sejarah, kemunculan ulama Nusantara dalam panggung politik tidak terlepas dari dua faktor. Pertama,faktor semakin intensnya hubungan mereka dengan Timur Tengah pada sekitar abad 19. Ketika para ulama-yang memimpin pesantren semakin masuk pada ortodoksi keagamaan, dengan berkiblat ke Makkah, yang dianggap sebagai pusatnya Islam, otomatis mereka memposisikan diri sebagai pemegang otoritas keagamaan. Ini kan jelas sudah politis. Dari segi intepretasi kitab pun pun ada pergeseran: dari mistik menjadi lebih syariat. Faktor kedua, munculnya kekuasaan kolonial yang secara sengaja meminggirkan peran ulama dan mengdepankan golongan priyayi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Ini jelas menjadikan elitisasi tambah mengkristal di kalangan ulama. Segala sesuatu yang tidak terkait dengan pemerintah, masyarakat pasti larinya ke ulama. Ulama bukan saja sebagai pemimpin agama tapi juga sebagai pemimpin politik informal. Proses ini terus berlangsung sedemikian rupa hingga mereka membentuk suatu kelompok sosial yang kokoh. Puncaknya terjadi ketika mereka mendirikan Nahdlatul Oelama dan Muhammadiyyah pada 1920-an.

Tapi jauh sebelumnya, kaum ulama pun konon sudah terlibat aktiv dalam kehidupan politik di kerajaan-kerajaan yang ada Nusantara?

Oh iya, walaupun belum massif ya. Ada tercatat beberapa ulama besar yang menjadi penasehat para raja dari era kerajaan maritim. Seperti di Jawa ada kelompok para sunan yang segala pendapatnya didengar oleh raja Demak dan Cirebon. Begitu pula di Aceh ada Arraniry  yang memiliki  pengaruh signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil sultan Aceh. Namun ketika era kerajaan maritim usai, peran mereka kemudian terdesak ke pesantren-pesantren dan dayah-dayah semata. Terutama kalau di Jawa itu terjadi pada era Mataram. Alih-alih mengakomodir ulama, Mataram malah memiliki kebijakan politik anti elit (termasuk elit ulama).

Mengapa bisa begitu?

Tentu saja ini terkait dengan superioritas kekuasaan. Mataram itu sangat menjaga munculnya elit lain selain elit keraton. Sebegitu gencarnya soal ini hingga di era Amangkurat I (1646-1677) konon sekitar 6000 ulama telah dibunuh.

Mungkin dari sinilah musabab munculnya sikap oposan ulama terhadap kekuasaan?

Bisa jadi. Tapi begini, sepengatahuan saya sikap oposan para ulama paling kental terhadap kekuasaan kolonial. Adapun kemudian mereka berhadapan dengan kalangan kerajaan, itu tak terlepas dari upaya Belanda sendiri yang melibatkan kaum priyayi untuk memusuhi pergerakan yang mengancam kekuasaan mereka termasuk para ulama.

Kita tinggalkan era masa lalu, saat ini banyak ulama yang masuk partai politik, anda sendiri bagaimana melihat ini?

Itu sah-sah saja menurut saya. Sejak pertama kali pemunculannya, mereka memang sudah mengarah kepada pembentukan suatu elit kok. Di era kemerdekaan hingga berakhirnya demokrasi terpimpin, banyak ulama yang malah  ada di jajajaran elit partai politik. Seperti di Masyumi atau NU.

Sedemikian mengelit-nya hingga konon PKI (Partai Komunis Indonesia) pun pada era 1960-an mengidentifikasi mereka sebagai bagian dari “7 Setan Desa”, bagian kelas borjuis nasional?

Oh iya. Ulama itu memang bagian dari kelas borjuis kok. Mereka itu elit. Di era tahun 1960-an selain sebagai ulama pemimpin pesantren mereka pun berposisi sebagai pemilik lahan dan modal.

Malah di era sekarang, bukan hanya sebagai politisi, pemilik lahan dan modal, mereka malah menjadi aset industri juga?

(Tertawa) Kalau melihatnya secara positif, kita meihatnya begini saja: ini kan masyarakat perkotaan. Mereka yang punya duit itu kan membutuhkan pula pandangan keagamaan yang sesuai dengan dunia mereka. Nah jika ada ulama yang bisa mengakomodir ini lalu mereka terkena imbas kapitalnya ya ini kan sebuah konsekwensi logis. 

Anda ingin mengatakan bahwa ulama juga manusia?

Ya tentu saja. Kita harus melihat mereka sebagai manusia biasa juga sehingga kita tidak terlalu frustasi jika para ulama itu gagal menampilkan hal-hal yang ideal di masyarakat. Banyak kan ulama yang diharapkan menjadi pelopor perdamaian malah menjadi pelopor konflik antar agama. 

Berarti para ulama juga bisa dikritik dong?

Itu maksud saya. Bila mereka tidak sesuai dengan ideal-ideal yang telah kita sepakati, sah-sah saja masyarakat mengkritik mereka. 

Sumber: Islam Indonesia