ANALISIS–Di London, Jokowi Tegaskan Islam Moderat Aset Bangsa

Islamindonesia.id-Di London, Jokowi Tegaskan Islam Moderat Aset Bangsa

Di depan Parlemen Inggris, Rabu (20/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, prinsip Islam moderat dan demokrasi adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan. Diakuinya meski banyak tantangan, pemerintah tetap konsisten mempertahankan prinsip-prinsip itu.
“Dua aset penting dalam kehidupan di Indonesia, yakni Islam moderat dan demokrasi masih mendapat berbagai tantangan, seperti tindakan intoleransi dalam masyarakat, radikalisme dan ektremisme kekerasan. Juga aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama,” kata Presiden Jokowi di depan Parlemen Inggris di London.
Dia mengatakan, saat ini terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan gerakan teroris asing di berbagai negara.
“Warga Negara kami yang bergabung dengan gerakan-gerakan teroris asing di luar negeri, jumlahnya sangat kecil di antara 252 juta penduduk Indonesia,” lanjut Presiden Jokowi melalui keterangan tertulis yang dikirim ke berbagai media, Kamis (21/4).

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi memang benar: Islam moderat adalah aset. Bahkan aset terbesar. Namun demikian, aset ini kini terus digerus dan digerogoti. Sebagaiman yang kerap diberitakan, dalam tiga atau empat tahun belakangan ini, cukup banyak warga negara Indonesia yang mendukung dan bergabung dengan gerakan teroris ISIS di Suriah maupun Irak. Ansyad Mbai, mantan kepala BNPT, sempat menyebut angka 20 ribu simpatisan.

Menurut laporan polisi yang beredar di kalangan wartawan beberapa hari lalu, para simpatisan ISIS terus melakukan operasi senyap di Jabodetabek. Televisi Australia ABC malah pernah menangkap basah aksi rekrutmen kelompok garis keras ini di sebuah masjid di Jakarta.

Kekhawatiran soal gerakan intoleransi yang akhir-akhir ini berkolusi dengan sejumlah pejabat negara yang menyimpan ambisi politik jangka pendek juga kerap diungkapkan para pengamat dan aktivis HAM. Pengamat sosial Abdillah Toha, misalnya, sudah menyoroti soal berkembangnya kolusi jahat antara kelompok-kelompok garis keras dan para penguasa daerah. Kolusi berbahaya ini terjalin karena dugaan bahwa kelompok garis keras mampu menggerakkan massa dan memberikan suara kepada sang politisi.

Dalam tulisan berjudul Radikalisme Penguasa (Kompas, 17/02/2016), Toha menyimpulkan: “Ketika pemerintah telah berniat untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar dan telah mengumumkannya ke publik, maka harus ada kemauan politik yang kuat untuk melaksanakannya. Pasti ada risiko politiknya, akan tetapi sebagai negarawan, presiden harus lebih berat pertimbangannya kepada risiko lebih besar yang bisa ditanggung bangsa dan negara, bila tak berbuat.”

(Baca juga: Radikalisme Penguasa oleh Abdillah Toha)

AJ/IslamIndonesia